Kunjungan pejabat Pemda Lampung ke Hong Kong untuk memantau kondisi buruh migran Indonesia, Minggu (17/1) diwarnai aksi pengusiran perwakilan buruh. Hal ini terjadi ketika terjadi dialog antara pejabat dengan sejumlah perwakilan buruh migran di Hong Kong. Sejumlah perwakilan buruh yang tergabung dalam Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) atau Serikat Tenaga Kerja Indonesia-Pekerja Rumah Tangga Hong Kong hari itu sengaja menggelar aksi piket untuk merespon acara dialog yang berlangsung dari pukul 11.00 sampai 13.00 tersebut.
Tidak kurang dari 20 BMI perwakilan organisasi BMI di Hong Kong menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Muspida Lampung ini. Dialog menjadi panas dan riuh ketika pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia-Hong Kong memotong kemudian melarang bicara perwakilan dari IMWU saat menyampaikan kondisi BMI di Hong Kong
”Ini aneh, katanya dialog, namun kami dilarang menyatakan pendapat” keluh Sringatin, Ketua IWU sesaat selesai acara dialog.
”Ini aneh, katanya dialog, namun kami dilarang menyatakan pendapat” keluh Sringatin, Ketua IWU sesaat selesai acara dialog.
Keriuhan ini dimulai ketika Ketua IMWU itu menyampaikan kondisi BMI di Hong Kong. Saat itu, Sringatin menyampaikan fakta hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (KOTKIHO) perihal kondisi kerja 130.000 perempuan Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Hal tersebut adalah praktek buruk agen dan majikan seperti biaya agen/penempatan yang melanggar peraturan, pengupahan di bawah ketentuan yang berlaku (underpayment), tidak diberikan libur, jam kerja yang panjang, penahanan dokumen pribadi BMI, serta minimnya perlindungan dari pemerintah.
”Kalau berkunjung ke negera penempatan dan hanya mau mendengar cerita-cerita bagus, ini bukan dialog namanya” jelas BMI yang akrab disapa dengan nama Sring.
Dialog memanas ketika BMI Lampung, Muthi Hidayati, Sekretaris Jenderal KOTKIHO, merasa kecewa karena alur dialog semakin tidak demokratis, dikarenakan dirinya tidak diberi kesempatan bicara oleh moderator dialog ini yaitu Bambang dari bagian konsuler KJRI-Hong Kong.
”Ini hanya dagelan saja, saya dari Lampung, dialog ini juga dengan perwakilan Pemda Lampung, namun saya tidak diberikan kesempatan bicara” ujarnya
Dialog ini hanya menutupi kegiatan jalan-jalan ABIDIN (Atas Biaya Dinas) pejabat Lampung saja, perorang menghabiskan biaya Rp. 10.800.000 (menurut Sekwilda Lampung)” terang Sekjen KOTKIHO itu.
IMWU sendiri melalui dialog ini mau menyampikan kepada Pemda dan Muspida Lampung, agar Pemda Lampung menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan BMI namun kesempatan bicara tidak diberikan. Dialog semakin panas dan memuncak dengan pengusiran terhadap perwakilan IMWU dan KOTKIHO dari dialog oleh Sekwilda.
”Diam atau kamu keluar!” demikian Sekwilda Lampung mengusir perwakilan IMWU dan KOTKIHO. (uly)
Terpublikasi di Tabloid Memorandum-Srby # 132
