Laman

Search

31 Desember 2009

BMI-HK Temu Dialog dengan Menakertrans : Janji Menteri, Lagu Lama Kaset Baru !






Organisasi buruh migrant Indonesia (BMI) yang tergabung dalam International Migrant Workers Union (IMWU) kembali menggelar aksi piket di luar kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, Minggu (27/12) bersamaan dengan kunjungan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baru, Muhaimin Iskandar ke Hong Kong.

Dalam aksinya, IMWU dan beberapa perwakilan organisasi BMI di HK, menuntut kepada Menakertras agar bersikap tegas terhadap praktek gelap agency, PJTKI dan majikan yang merampas hak hak BMI dan segera untuk memasukkan nama agency, PJTKI ke dalam daftar gelap yang melakukan penyimpangan penyimpangan terhadap hak BMI.

 “Salah satu sebab utama mengapa kasus kasus pelanggaran hukum yang selama ini menimpa BMI adalah karena tidak adanya upaya yang serius dari pemerintahan SBY-Boediono dalam melakukan penegakkan hukum dan penempatan BMI,’’ ungkap Ketua IMWU, Sringatin.




Aksi IMWU dan 25 perwakilan ormas BMI di HK berlanjut dengan temu dialog dengan Menakertras dilaksanakan, Minggu (27/12) pukul 11.00-13.00 waktu HK, bertempat di lantai 20 gedung KJRI-HK.


Dalam temu dialog tersebut IMWU menyampaikan tuntutannya kepada Muhaimin Iskandar, agar segera ambil langkah untuk memblacklist (daftar hitam )agency, PJTKI yang selama ini memeras BMI. Dan menuntut Depnakertrans untuk segera mengumumkan daftar hitam agency dan PJTKI agar BMI tidak terkecoh , karena BMI punya hak untuk mendapatkan informasi tersebut. “Kewajiban pemerintah untuk melakukan hal ini sudah diatur dalam UU 39/2004 PPTKILN,’’ ujar Sringatin dalam temu dialognya dengan Muhaimin Iskandar.


Menanggapi beberapa tuntutan BMI itu, Menakertras, Muhaimin Iskandar berjanji untuk memenuhi.  “Tuntutan memblacklist ini akan terus kita dorong, mulai dari skorsing sampai pencabutan ijin. Hal ini akan menjadi agenda kita, dibawah leadership saya akan melakukannya,” ujar Muhaimin Iskandar.


Dalam kesempatan tersebut Muhaimin juga sempat membaca hasil riset yang dilakukan IMWU. Dari riset tersebut jelas-jelas ditemukan pelanggaran yang dilakukan sejumlah PJTKI dan agency merugikan BMI, terutama terkait tingginya beaya penempatan.


‘’Dalam riset yang kami lakukan, kami menemukan praktek pelanggaran hukum yang dilakukan PJTKI dan agen penyalur di Hong Kong. Dalam hal ini adalah tingginya biaya penempatan BMI , hampir 73 persen BMI yang bekerja di Hong Kong ditarik sebesar HK$ 20.000-24.999 (23-27 juta/rp) selama 7 bulan. Dan ini adalah sudah nyata tindak kriminal, pemerintah Indonesia hanya ‘berdiam diri’ tidak ada tindakan nyata dalam membela BMI. Kami tidak berharap banyak pada dialog ini dengan Menakertrans , apa yang dijanjikan Menteri adalah lagu lama, kaset baru,” pungkas Sringatin. (uly)




Terpublikasi di Tabloid MEMO-Srby # 129